Jumat, 10 September 2021, Kepala Dinas PMPTSP diwakili oleh Sekretaris Dinas Herna Mayuri, S.STP menghadiri Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Kab. Kepulauan Yapen. DPMPTSP sebagai salah satu anggota Tim SATGAS Kepatuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab. Kepulauan Yapen berkomitmen untuk siap bersinergi dan mendukung segala kegiatan tim tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang perpanjangan perjanjian kerjasama/MOU antara BPJS Kesehatan dengan DPMPTSP Kab. Kepulauan Yapen yang telah berakhir sejak 30 april 2021.
Bentuk implementasi kerjasama yang telah berjalan selama ini diantaranya :
a. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajibannya;
b. Perluasan Kepersertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dengan mempersyaratkan kepersertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan Perizinan di Kab. Kepulauan Yapen;
c. Penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
Adapun permasalahan yang ditemui dilapangan sehubungan dengan kepatuhan pelaku usaha/badan usaha dalam kepesertaan BPJS yaitu :
1. Masih ada badan usaha yang tidak mendaftarkan pegawai dengan alasan tingkat mutasi tenaga kerja yang tinggi atau karena tidak memiliki kontrak kerja.
2. Pekerja belum memiliki E-KTP sehingga tidak bisa didaftarkan kepesertaannya karena NIK adalah syarat mutlak pendaftaran JKN.
3. Pengambilan keputusan pada badan usaha berada di luar papua (Tidak ada kantor perwakilan) sehingga proses pemeriksaan melebihi standar waktu pemeriksaan yang ditentukan.
Dukungan yang diharapkan melalui Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan ini antara lain : 1. 1. Peningkatan Kegiatan Sosialisasi Terpadu kepada Badan Usaha 2. Meningkatkan pemahaman warga terkait penggunaan OSS sebagai penerbitan izin badan usaha sekaligus pendaftaran BPJS Kesehatan 3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha secara berkala 4. Perlu adanya peninjauan langsung oleh DPMPTSP terhadap badan usaha yang izin usahanya tidak ada, satu izin usaha untuk 2 badan usaha dan terbitnya izin usaha bukan dari DPMPTSP yang masih ditemukan dilapangan saat canvasing dan pemeriksaan kepatuhan.
